pengertian kepala daerah. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4. pengertian kepala daerah

Berdasarkan pengertian ini,. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah bahwa pengertian pemerintah daerah yakni: “Pemerintah Daerah ialah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan. Asas, Fungsi, Tugas, Hak & Kewajiban. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten, yang dipimpin oleh kepala desa . Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. 26 Kontruksi antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom, menjamin adanya kerjasama yang serasi untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Pemilihan kepala daerah ( Pilkada atau Pemilihan kepala daerah) dilakukan secara langsung oleh daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur staf ditempatkan dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. “Nama majalah kita sudah memberi pengertian yang betul, bagaimana sikap kita terhadap rakyat. Para pe n jabat gubernur berasal dari pejabat internal dan eksternal Kementerian Dalam Negeri dengan kualifikasi yang bisa menjabat hingga pemimpin daerah. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. Otonomi tersebut memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Atas permintaan sendiri; c. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. Latar Belakang 1. Pemerintahan di tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang camat. 8. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. A. Dimensi Pengertian Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian. Jimly Asshidiqie3 mengatakan bahwa secara umum, pengertian desentralisasi itu sendiri dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu: (1) Desentralisasi dalam arti. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Pada kesempatan ini Anda akan mengenal apa itu jabatan struktural dan mengerti beberapa posisi yang bernaung. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Baca juga : Kewajiban dan Wewenang Kepala Desa) UU No. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat. pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian Kepala Daerah Telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, “Pemerintah daerah adalah. 72 Tahun 2005. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan urusan-urusan yang menjadi kewenangan wajib dan pilihan bagi pemerintah daerah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ciri-ciri Musik Kontemporer. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 5. Penjabat sementara alias Pjs Sementara, istilah Pjs merupakan turunan dari Pasal 70, UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Adapun kepala daerah kota adalah seorang walikota. C. Contoh Musik Kontemporer dari Tokoh Musisi Indonesia. Menurut F. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat p. Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. A. Fungsi Musik Kontemporer. Selanjutnya baik DPRD maupun Kepala Daerah akan menanggapi dengan memberikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan, hal tersebut bertujuan. Otonomi berasal dari kata autonomy yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu auto dan nomy,. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah; l. Pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. Perkakas. Perbedaan paling mendasar antara Perda Provinsi dengan Pergub adalah terletak pada kewenangan pembentukan. Kerangka Manusia – Fungsi, jenis, Susunan, Pengertian, kepala, Panggul, Dada, Metatarsalia: Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Selanjutnya. Berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli : a. Ketentuan mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bintarto dalam buku Hanif Nurcholis (2011:4), “desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalamPengertian Freies ermessen (diskresionare) sendiri, yaitu salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada undang-undang. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA) Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. . oleh karena itu, maksud dan tujuan pelaksanaan pemilukada tidak ada bedanya dengan maksud dan tujuan pelakasanaan pemilu pada umumnya. Selengkapnya. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. JAKARTA, KOMPAS. Okt 1, 2020. 6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. 21 (5) laporan keuangan yang disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistemDari uraian di atas, memang muncul dua istilah kunci yaitu kepala daerah sebagai pemimpin (leader) dan manajer. Arti 'kepala daerah' di KBBI adalah orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya gubernur untuk daerah tingkat i dan bupati untuk daerah tingkat ii). Pengertian Kepala Daerah Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Merujuk definisi tersebut, yang memiliki hak prerogatif hanyalah seorang kepala negara atau presiden. Pengertian Sistem Rangka. otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya,. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD; 2. 1/1995: Kamus Definisi; Bahasa Indonesia (KBBI) ? Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Kepala desa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah. Lantaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) baru akan digelar serentak di 2024, kursi. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahberdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan PemberhentianKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6. 2. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsiPelaksana Tugas (Plt) Plt adalah Pelaksana Tugas yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah (WKDh) yang melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah (KDh) dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa. Kepala dan pemimpin diberi tugas pekerjaan dan mempertanggung-jawabkannya. Pengertian Dan Persyaratan Menjadi Wali Kota. Perbedaan Jabatan. Peraturan tersebut mengatur dan mengubah pemilihan Kepala Desa (ku tyoo) yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi (4) empat tahun. Fungsi anggaran, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Kepala Daerah. Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan, penjabat kepada daerah dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari. Pemerintah Daerah Pengertian SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: dan. PENGERTIAN -PENGERTIAN. go. Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. daerah /da·e·rah/ /daérah/ n 1 bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus: -- khatulistiwa (kutub, padang pasir, pantai, pegunungan, dan sebagainya); 2 lingkungan pemerintah; wilayah: -- kabupaten (provinsi, negara, dan sebagainya); 3 selingkungan tempat yang dipakai untuk tujuan khusus;. Draf Raperda pada dasarnya adalah kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah sosial yang hendak. Di tengah suasana. Artikel ini mencoba untuk mengetahui dan membahas perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 1. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli. Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Perbanyak Ruang Bermain Ramah Anak. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 karena mengakibatkan Pemohon II diperlakukan secara diskriminatif akibat masa jabatannya kurang dari lima tahun, Mahkamah melihat bahwa adanya perbedaan lama masa jabatan kepala daerah dalam. i. A Head of the Region. Berikut contohnya. Pengertian Kepala Desa Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya; Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa; Video rekomendasi. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian Peraturan Daerah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. perda yang berpedoman pada Pengertian Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 34 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah kegiatan. 2. Sebutan Wakil Kepala Daerah. 48 2. Kepala daerah, dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, pro-Peraturan Daerah. 9 Dengan berbagai permasalahan tersebut, menghendaki adanya perubahan antara hubungan antara pusat. Perbedaan definisi di atas terlihat kontras pada Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979, di mana Desa dianggap sebagai suatu. menyatakan bahwa rekening dana kapitasi JKN yang dikelola oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN di puskesmas ditetapkan oleh Kepala Daerah dan. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. 1. 1 Pengertian Kepala Daerah. Sedangkan Lurah, atau pemimpin Kelurahan, memiliki status kepegawaian PNS. Sep 21, 2020. Cit. Meninggal dunia; b. Lembaga teknis daerah kabupaten atau kota. Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang Undang No. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat. k. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan Rakyat di daerah terdiri atas unsure-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tersebut. PMDN NO. Dasar hukum Permendagri ini adalah UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18. Ini merupakan dua istilah yang berbeda, sebagaimana diungkapkan oleh Warren Bennis dalam bukunya “On Becoming a Leader”. 2. 7 Tahun 2008 yang mengatur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pada pada 36 ayat (1) disebutkan pengertian dari tugas pembantuan adalah: Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun. Syarat Calon Kepala Daerah. Mengenai pengertian peranan, banyak para ahli mempunyai beberapa pendapat yang berbeda-beda. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda. Adapun pengertian laporan keuangan daerah adalah penyajian informasi terkait keuangan daerah, yang meliputi arus kas, belanja, pembiayaan, pendapatan, kewajiban, aset, dan ekuitas dana. Provinsi adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah. Walaupun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, Peraturan Desa tidak dikategorikan sebagai peraturan daerah berdasarkan UU No. 2 Penyebab Pemberhentian Kepala Daerah. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai wawasan. Pilkada merupakan kepanjangan dari Pemilihan Kepala Daerah. Berikut ini ulasan mengenai pengertian negara menurut para ahli beserta fungsi, unsur-unsur dasar, dan bentuknya yang telah dirangkum oleh Liputan6. Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbukan persoalan serius dilapangan. Posted on Januari 9, 2021 by Hanan Kuncoro in Pengetahuan. Namun apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak ada kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan tersebut, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan kepada DPRD,. Jabatan Struktural di Lingkup Daerah. dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah Lombok Tengah. A. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Plt Kepala Daerah mengacu pada Pasal 65 dan 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Kedudukan Kepala Daerah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian merupakan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adapun dasar hukum wewenang tersebut diatur dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu. Akan tetapi, sebenarnya kata provincie itu pun berasal dari bahasa Latin, yaitu provinciae yang berarti daerah kekuasaan. Para penjabat ini menggantikan posisi lima gubernur definitif yang habis masa jabatannya. Otoritas wakil kepala daerah sama dengan kepala daerah karena wakil kepala daerah itu juga hasil proses politik. Tribratanews. i. Walaupun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, Peraturan Desa tidak dikategorikan sebagai peraturan daerah berdasarkan UU No. Pengertian Standar Pelayanan Minimal Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 (4), menyatakan bahwa penyelenggaraan2. Pengisian Jabatan Kepala Daerah . Oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kata kunci: Keberadaan Peraturan Kepala Daerah, Delegasi Kewenangan, Kewenangan Membuat Kebijakan. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a) Perencanaan. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Kepala Dinas dalam melaksanakantugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. b. Wakil kepala daerah di indonesia dalam menjalankanPengertian Pemerintah Daerah – Seperti yang di atur dalam undang-undang dimana Negara mengakui serta menghormati dari berbagai satuan pemerintahan daerah baik itu yang sifatnya secara khusus atau istimewa. e. Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam). daerah. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa. Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sedangkan ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti. Perubahan nama Badan SAR Nasional (. Melakukan pengawasan dan memintalaporan KPUD dalam penyelenggaraan pemeilihan kepala daerah. Dalam UUD 1945 Pasal 13 ayat 3 disebutkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan. 3. 37 3. 11 Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. 2. Kinerja pemimpin dan wakilnya harus dapat bekerja sama dengan baik. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan. 49 2.